DNKI Terus Dorong Akses Keuangan Formal ke Masyarakat

IVOOX.id, Jakarta - Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) akan terus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap akses keuangan formal melalui pelaksanaan Program Aksi Indonesia Menabung.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian DNKI Darmin Nasution seusai rapat koordinasi DNKI di Jakarta, Kamis (11/7), mengatakan program tersebut merupakan kebijakan strategis yang berdampak luas guna mendorong masyarakat untuk menabung di layanan keuangan formal.

"Dengan adanya aksi ini, kesadaran dan pemahaman masyarakat akan kegunaan dari rekening yang mereka miliki akan meningkat. Segmennya mulai dari pelajar, pemuda, petani dan nelayan, perempuan, hingga pekerja swasta," katanya, dikutip Antara.

Darmin mengharapkan adanya upaya sosialisasi, edukasi maupun publikasi program tersebut yang dibuat semenarik mungkin dengan menggunakan materi jingle lagu, billboard, TVC, brosur dan bentuk lain yang efektif menyasar masyarakat.

Menurut dia, program ini, yang merupakan bagian dari Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), bisa mendukung pencapaian indeks keuangan inklusif pada 2019 sebesar 75 persen, atau meningkat dari angka 36 persen pada 2014.

"Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) penting agar masyarakat peduli terhadap lembaga keuangan serta meyakinkan masyarakat untuk menggunakan lembaga keuangan," kata Darmin.

Saat ini, terdapat lima pilar dalam SNKI antara lain edukasi keuangan, hak properti masyarakat, fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan, layanan keuangan pada sektor pemerintah dan perlindungan konsumen.

"Kelima pilar SNKI ini harus ditopang oleh tiga faktor yaitu kebijakan dan regulasi kondusif, infrastruktur dan teknologi informasi keuangan yang mendukung, serta organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif," kata Darmin.

Selain itu, juga terdapat lima program kerja keuangan inklusif pada 2019, antara lain perlindungan literasi keuangan dan perlindungan konsumen, perluasan pembukaan rekening, mempercepat sertifikasi hak properti masyarakat yang dapat dijadikan agunan, optimalisasi layanan agen bank dan peningkatan layanan keuangan digital dan transaksi nontunai.