Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro Ditahan

IVOOX.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS), tersangka kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

IVOOX.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS), tersangka kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

“Tersangka BS ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Polda Metro Jaya,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa (16/10), seperti dikutip Antara..

Usai diperiksa, Billy yang telah mengenakan rompi jingga tahanan KPK itu memilih bungkam saat dikonfirmasi awak media seputar kasus suap tersebut.

Sebelumnya, Billy diamankan KPK di kediamaannya, Senin (15/10) malam, untuk dibawa ke Gedung KPK RI menjalani pemeriksaan.

Untuk diketahui, Billy juga pernah terjerat kasus korupsi suap terhadap anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Mohammad Iqbal.

Pada bulan Februari 2009, Billy divonis 3 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dengan ditahannya Billy, total tujuh tersangka telah ditahan KPK.

Enam tersangka lainnya yang telah terlebih dahulu ditahan adalah konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ).

Selanjutnya, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor (SMN), dan Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati (DT).

Dua tersangka lainnya, yakni Bupati Bekasi 2017 s.d. 2022 Neneng Hassanah Yasin (NNY) dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi (NR) masih dalam pemeriksaan di gedung KPK.

Diduga Bupati Bekasi dan kawan-kawan menerima hadiah atau janji dari pengusaha terkait dengan pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Diduga, pemberian terkait dengan izin-izin yang sedang diurus oleh pemilik proyek seluas 774 hektare yang dibagi ke dalam tiga fase/tahap, yaitu fase pertama 84,6 hektare, fase kedua 252,6 hektare, dan fase ketiga 101,5 hektare.