Dewan Komisaris OJK Temui Presiden Jokowi

iVOOXid, Jakarta - Dewan Komisaris (DK) Otoritas Jasa Keuangan menemui Presiden Joko Widodo untuk memperkenalkan diri dan membicarakan sejumlah upaya untuk menjaga stabilitas sektor keuangan Indonesia.

"Kita 'courtesy' dengan Bapak Presiden, setelah kita disumpah di MA menjadi DK OJK. 'Courtesy' itu ya memperkenalkan diri, kita menyampaikan dan berterima kasih dipercaya masyarakat untuk menjadi DK OJK," kata Ketua OJK Wimboh Santoso di kompleks Istana Presiden Jakarta, Kamis.

Sembilan anggota DK OJK menemui Presiden Joko Widodo di istana hari Kamis yaitu Wimboh Santoso (Ketua), Riswinandi (anggota), Heru Kristiyana (anggota), Nurhaida (anggota), Hoesen (anggota), Ahmad Hidayat (anggota), Tirta Segara (anggota), Mardiasmo (anggota ex officio Kementerian Keuangan) serta Mirza Adityaswara (anggota ex officio Bank Indonesia).

Kesembilan anggota OJK yang baru dilantik pada 20 Juli 2017. Mereka ditemani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat bertemu dengan Presiden Jokowi.

"OJK kan jelas kerjanya bagian sektor keuangan, bagaimana sektor keuangan memberi kontribusi pembiayaan pada sektor riil, sektor riil yang besar, menengah, maupun yang kecil. Presiden berpesan supaya dapat menjaga baik-baik sektor keuangan supaya stabil sehingga ikut membantu menjaga kesinambungan pembiayaan ekonomi dalam membiayai pembangunan," kata Wimboh.

Menkeu Sri Mulyani menambahkan bahwa Presiden Joko Widodo meminta OJK agar memfasilitasi munculnya instrumen-instrumen baru keuangan.

"Tadi sekuritisasi supaya lembaga keuangan atau BUMN bisa berinovasi pada instrumen pembiayaan dan tentu dalam hal ini OJK bisa mendukungnya. Kebetulan dari Pak Hoesen, dari capital market, memang ada 'launching' yang dilakukan dan itu sesuai dengan harapan bapak Presiden, karena ada sekuritisasi dari dua BUMN," kata Sri Mulyani.

Menurut Hoesen, BUMN yang dimaksud adalah PT Jasa Marga dan PT PLN yang bentuknya KIK EBA (Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset).

"Jasamarga targetnya Rp2 triliun, kalau PLN hampir 10 triliun, yang bandara Kertajati itu bentuk produknya nanti RDTP (Reksa Dana Penyertaan Terbatas) sekitar Rp1 triliun," ungkap Hoesen.

Selanjutnya OJK juga diharapkan terus mendukung upaya untuk menghidupkan berbagai macam instrumen pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan pembiayaan jangka panjang atau menengah dan kemudian juga menarik investor.

"Sehingga seluruh proyek-proyek infrastruktur yang dimiliki bisa berjalan dan bisa didanai langsung oleh masyarakat. Bapak Presiden juga meminta OJK memperhatikan pinjaman usaha kecil, menengah mikro kecil, dan bagaiamana OJK bisa memperhatikan dari sisi regulasi agar akses terhadap pembiayaan dari masyarakat kecil itu tetap bisa dengan tingkat suku bunga yang bisa dibayar," jelas Sri Mulyani. (ant)