Demi Menang Pemilu, Netanyahu Janji Caplok Lembah Yordan

IVOOX.id, Tel Aviv - Dua hari menjelang pemungutan suara untuk parlemen, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Minggu (15/9), kembali menegaskan janjinya untuk mencaplok Lembah Yordania di Tepi Barat yang diduduki. Janji yang diyakini Netanyahu akan menarik makin banyak suara kelompok Yahudi garis keras.

Janji yang dikutuk internasional itu disampaikan Netanyahu selama pertemuan kabinet yang diadakan di Lembah Yordan untuk pertama kalinya sejak Israel menduduki Tepi Barat pada tahun 1967.

"Kami akan menerapkan kedaulatan di Lembah Jordan dan Laut Mati Utara segera setelah pemerintah berikutnya dibentuk," kata Netanyahu.

Dirinya, kata Netanyahu, telah menunjuk tim kerja, dipimpin oleh direktur Kantor Perdana Menteri, "untuk merumuskan garis besar untuk menerapkan kedaulatan" di wilayah Palestina tersebut.

Netanyahu melanjutkan, ia akan memaksakan kedaulatan Israel ke semua pemukiman di Tepi Barat yang diduduki Israel.

"Semua hal ini akan muncul dalam Kesepakatan Abad Ini, yang akan datang segera setelah pemilihan," katanya, merujuk pada rencana perdamaian yang digagas Presiden AS Donald Trump.

Setelah pertemuan tersebut, Kabinet juga menyetujui proposal Netanyahu untuk membangun penyelesaian baru di wilayah tersebut.

Sekitar 70.000 warga Palestina, bersama dengan sekitar 9.500 pemukim Yahudi, saat ini tinggal di Lembah Yordan - sebidang tanah subur yang menyumbang sekitar seperempat dari Tepi Barat.

Israel mengklaim lembah itu penting untuk keamanannya dan secara konsisten menolak gagasan melepaskannya dalam penyelesaian apa pun di masa depan dengan Palestina.

Awal pekan ini, Netanyahu, yang meminta para pemilihnya menjelang pemilihan yang dijadwalkan pada 17 September, mengatakan: "Saya mengumumkan niat saya untuk menerapkan kedaulatan Israel di Lembah Jordan dan Laut Mati, jika warga Israel memilih saya."

Sekitar 650.000 orang Yahudi Israel saat ini tinggal di lebih dari 100 pemukiman yang dibangun sejak 1967, ketika Israel menduduki Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diinginkan Palestina sebagai ibukota masa depan.

Palestina melihat wilayah ini, bersama dengan Jalur Gaza, sebagai bagian integral dari pembentukan negara Palestina di masa depan.

Hukum internasional memandang Tepi Barat dan Yerusalem Timur sebagai "wilayah pendudukan" dan menganggap semua kegiatan pembangunan permukiman Yahudi di sana ilegal.