Debat Cawapres, Walhi: Tak Dalami Pembangunan Rendah Karbon

IVOOX.id – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) memberikan tanggapannya terhadap isu pembangunan rendah karbon yang dibahas dalam debat calon wakil presiden (Cawapres) pada Minggu, 21 Januari 2024, menyatakan kekecewaan atas kurangnya pemahaman mendalam dan kelengkapan pembahasan terkait isu lingkungan tersebut.

Fanny Tri Jambore Christanto, Manajer Kampanye Tambang dan Energi Walhi, menyampaikan kritik terhadap ketidaksinkronan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal pembangunan rendah karbon.

"Persoalan pembangunan rendah karbon acap kali justru bermasalah pada level kebijakan yang kontradiksi antara daerah dengan nasional," ungkap Fanny dalam paparannya pada Selasa, (23/1/2024).

Salah satu kritikan utama Walhi adalah ketidakbahasan persoalan perdagangan karbon dalam sesi debat Pilpres 2024. Walhi menganggap kebijakan ini sebagai yang paling amoral karena mengabaikan prinsip 'pencemar membayar' dan hanya menjadi alat untuk memperdagangkan hak mencemari lingkungan. Fanny menegaskan pentingnya membahas isu ini secara komprehensif untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Ia juga mengkritik teknologi Carbon Capture Storage (CCS) atau Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS), yang dianggap gagal mencapai tujuannya atau memenuhi ekspektasi. Menurutnya, bergantung pada teknologi ini yang memperpanjang umur penggunaan energi fosil adalah langkah mundur dalam mengatasi pemanasan global dan perubahan iklim.

Selain itu, Walhi menyoroti kurangnya ambisi Indonesia dalam mencapai netral karbon (net zero emission) pada tahun 2050. Dalam dokumen Strategi Jangka Panjang Penurunan Emisi Karbon dan Ketahanan Iklim 2050 (LTS-LCCR 2050) yang disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia menargetkan netral karbon pada tahun 2070, terlambat 20 tahun dari target yang ditentukan dalam Persetujuan Paris.

Walhi juga merujuk pada studi Institute for Essential Services Reform (IESR) tahun 2021 yang menyatakan intensifikasi program biofuel seperti B35, B40, hingga menjadi B100 akan mendorong perluasan perkebunan kelapa sawit seluas empat sampai enam juta hektare. Kritik ini menyoroti dampak negatif program biofuel terhadap lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam.

Walhi berharap bahwa isu-isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan dapat mendapatkan perhatian serius dari para pemimpin dan calon pemimpin bangsa untuk mencapai visi pembangunan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.