Debat Cawapres, Walhi Nilai Tak Ada Gagasan Baru Soal Agraria, Pangan, dan Ekologi

IVOOX.id - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengeluarkan kritik terhadap jalannya debat calon wakil presiden (Cawapres) yang diselenggarakan pada Minggu, 21 Januari 2024.

Menurut Walhi, tiga cawapres yang berpartisipasi dalam debat tersebut tidak memberikan jawaban yang memadai terkait persoalan agraria, pangan, dan ekologi, yang merupakan isu-isu krusial yang memengaruhi keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat.

Manager Pengakuan Wilayah Kelola Rakyat Walhi, Ferry Widodo, menyatakan kekecewaannya terhadap kurangnya substansi dalam jawaban para cawapres terkait reforma agraria sejati.

"Tiga calon saya pikir sangat jauh bicara (masalah) soal pangan, agraria, dan ekologis," ujar Ferry Widodo dalam diskusi di kantor Walhi di Jakarta, Selasa (23/1/2024).

Ferry Widodo menyoroti ketidakmampuan para cawapres untuk menjelaskan bagaimana mereka akan mendorong reforma agraria yang nyata.

Ia juga menanggapi isu dana desa sebesar Rp 5 triliun, yang menurutnya tidak cukup untuk pembangunan dan pemberdayaan tingkat desa.

Faktanya, menurut Ferry, dana desa sebesar Rp 1 triliun yang telah dikucurkan malah meningkatkan tingkat korupsi di tingkat desa.

"Dia tak selesaikan persoalan agraria yang sudah diambil oleh konsesi industri besar. Ini titik tekan kita. Mau dinaikkan Rp 10 triliun pun, bukan jaminan penyelesaian konflik agraria dan penuntasan kemiskinan di desa," tegasnya.

Walhi juga menekankan bahwa meskipun visi misi tiga calon mencakup reforma agraria, namun belum ada penjelasan konkret tentang bagaimana mereka akan menyelesaikan konflik yang terjadi. Hal ini menjadi fokus utama Walhi yang menilai bahwa reforma agraria bukanlah sekadar masalah alokasi dana.

Ferry Widodo juga mencatat bahwa isu distribusi dan tata kelola pupuk, yang menjadi permasalahan serius di beberapa daerah, tidak mendapatkan perhatian dalam debat. Ia menyoroti praktik penimbunan pupuk oleh agen pupuk besar yang memiliki jaringan sendiri, menyebabkan distribusi pupuk tidak merata dan tidak efisien.

"(Cawapres) hanya bicara distribusi pupuk adil, subsidi pupuk, itu sudah lama dan ada. Bagaimana tata kelola dari produsen ke konsumen langsung? Beras punya sembilan mata rantai dari produsen ke konsumen, dari setiap level agen ini mereka ambil margin," ungkapnya.

Walhi berharap agar isu-isu penting seperti agraria, pangan, dan ekologi dapat menjadi perhatian serius para pemimpin dan calon pemimpin bangsa demi mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak kepada kepentingan rakyat serta lingkungan hidup.