Darmin: Penerimaan Negara Tidak Sesuai Perkiraan

iVooxid, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan penerimaan negara hingga akhir tahun tidak akan sesuai perkiraan sehingga harus dilakukan sejumlah penyesuaian dalam anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan.

"Tadi sudah dijelaskan sumber-sumber penerimaan yang akan 'shortfall'," kata Darmin menyikapi hasil rapat kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Jokowi di Jakarta, Rabu (3/8/2016).

Darmin mengatakan penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh) dari sektor perdagangan akan mengalami penurunan dan akan terkena revisi karena kinerja ekspor dan impor nasional belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan.

"Volume ekspor maupun harganya masih turun terus, walaupun dalam sebulan dua bulan terakhir sudah membaik. Kalau itu turun, PPh akan turun," katanya.

Selain itu, kata Darmin, penerimaan dari sektor pajak diperkirakan akan terganggu karena tingginya permintaan restitusi, terutama menjelang implementasi kebijakan amnesti pajak.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah dipastikan akan mengalami sejumlah pemotongan belanja untuk mengatasi kemungkinan terjadi pelebaran defisit anggaran lebih tinggi dari yang diperkenankan oleh UU yaitu sebesar tiga persen terhadap PDB.

Darmin memastikan pemotongan belanja lebih lanjut tidak akan dilakukan untuk program prioritas seperti bantuan sosial dan belanja yang terkait dengan rencana pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan.

"Itu pasti bukan program prioritas, program penting yang menyangkut prioritas untuk bansos dan pemerataan tidak akan diubah. Yang direview adalah perjalanan dinas, dan pengeluaran yang tidak terlalu penting," katanya.

Namun, terkait teknis kemungkinan pemerintah akan mengajukan kembali revisi APBNP 2016, Darmin tidak mengetahui secara pasti mengenai rencana pembahasan kembali APBN pada tahun berjalan untuk sisa anggaran.

"Saya tidak tahu aturan mainnya, apa harus ke DPR atau tidak, tadi tidak dibicarakan mengenai itu," jelasnya.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo juga memastikan pemotongan belanja akan dilakukan pada belanja barang pemerintah non prioritas seperti konsinyering maupun perjalanan dinas, bukan belanja pendidikan, kesehatan maupun infrastruktur.

"Belanja barang yang terkait belanja modal tidak akan dikurangi, yang terkait tupoksi juga tidak akan dikurangi. Tapi kalau belanja barang yang sifatnya tidak mendukung tupoksi dan sifatnya konsumtif, akan kita kurangi," katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan penerimaan pajak akan kurang sebanyak Rp219 triliun dari target dalam APBNP dan berpotensi mengganggu kinerja defisit anggaran.

Untuk itu, kata Sri, dengan berkurangnya penerimaan pajak maka pihaknya mengusulkan penghematan belanja kementerian/lembaga sekitar Rp65 triliun dan belanja transfer ke daerah sekitar Rp68 triliun.

"Kami dengan Kemenko Perekonomian dan Bappenas akan menyisir belanja yang bisa dikurnagi tanpa ganggu belanja prioritas," ujarnya.

Sri menyebutkan untuk asumsi makro pada revisi APBN tersebut akan tetap sama kecuali kurs yang berubah dari angka di APBNP 2016 sebesar Rp13.500 menjadi Rp13.300 per dolar AS.

"Defisit diperkirakan akan 2,5 persen meningkat dari 2,35 persen sehingga ada tambahan pembiayaan sekitar Rp17 triliun," tambah Sri yang baru masuk ke Kabinet Kerja minggu lalu. (ant)