Dapat WTP Selama Lima Tahun, BKPM: Perlu Perbaikan Terus Menerus

iVooxid, Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mendapatkan penghargaan atas perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima tahun berturut-turut dalam acara Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016.

Kepala BKPM Thomas Lembong menuturkan, bahwa dalam acara pengarahan tersebut Presiden menekankan perlunya terus melakukan perbaikan.

"Dalam kesempatan tadi pagi Presiden Jokowi menggunakan 10% waktunya untuk mengapresiasi kinerja instansi yang berhasil, sementara 90% sisa waktunya digunakan untuk menyampaikan bagaimana seharusnya pemerintah bisa bekerja lebih baik lagi,“ ujar Tom, sapaan akrabnya di Jakarta, Selasa (20/9/2016).

Menurut Tom, arahan Presiden tersebut menunjukkan bahwa kementerian dan lembaga agar tidak mudah berpuas diri serta berhenti dalam melakukan perbaikan.

"Apalagi menyangkut dana APBN, ini tentunya harus dikelola dengan sangat baik, karena berasal dari rakyat sehingga pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan semuanya," terang Tom.

Presiden Joko Widodo dalam sambutannya menjelaskan opini WTP bukan merupakan jaminan bahwa tidak akan ada praktik penyalahgunaan keuangan negara. Presiden menilai bahwa dengan predikat WTP, pemerintah harus bekerja keras lagi untuk membangun budaya pengelolaan keuangan yang transparan dan lebih akuntabel.

Seremoni pemberian penghargaan kepada 22 Kementerian dan Lembaga termasuk BKPM dilakukan secara langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada kementerian dan lembaga serta instansi pemerintah daerah terkait. Tahun anggaran 2015 menandai pertama kalinya pemerintah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) berbasis akrual. Ini dinilai sebagai kemajuan signifikan dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara sesuai best practices akuntansi pemerintahan secara internasional.

Seperti diketahui, Pemerintah mencanangkan pembangunan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan sebagai misi Kabinet Kerja berkonsekuensi alokasi anggaran yang massif dalam APBN. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun anggaran 2015 menunjukkan realisasi belanja modal yang besar mencapai Rp215 triliun lebih. Demikian pula dengan realisasi belanja bantuan sosial Rp97 triliun lebih dan Dana Desa yang hampir mencapai Rp21 triliun.[ava]