Hal itu disampaikan oleh tokoh masyarakat Bali yang juga merupakan aktivis pariwisata, Niluh Djelantik dalam agenda The Weekly Brief With Sandiaga Uno (WBSU), Senin, (22/1/2024).

Perempuan yang akrab disapa Mbo Niluh itu mengungkapkan, kemungkinan besar wisatawan domestik akan lebih memilih berkunjung ke negara lain dibandingkan ke Bali apabila kebijakan tersebut diterapkan. Pasalnya kata dia para pelaku usaha jasa hiburan di Bali secara otomatis akan menaikan tarif apabila pungutan pajak ya pun besar.

"Mereka (wisatawan) mau main ke pantai ke beach club misalnya, atau ke bar atau ke diskotik tidak semuanya di sana ingin yang aneh-aneh, jadi mereka juga mengeluarkan uang kerja kerasnya, dan jika sekarang mereka diterapkan dengan penerapan pajak seperti itu otomatis mereka akan mengalihkan uang yang mereka mampu ke negara lain contohnya Thailand," kata Niluh.

Niluh meminta pemerintah bersama DPR agar mempertimbangkan kembali dampak kebijakan penerapan pajak 40-75 persen bagi pelaku usaha hiburan khusus tersebut. Menurut Niluh masyarakat Bali sangat bergantung pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, sehingga apabila kebijakan tersebut diterapkan tentu akan sangat memberatkan.

"Belajarlah kita dari Thailand. Saya sudah sampaikan berkali-kali sejak masa pandemi rakyat Bali tidak minta apa-apa, kalau bisa itu apakah perlu DPR atau perlu presiden atau perlu siapapun yang bisa mengganti kebijakan tersebut saya memohon kepada Mas Sandi," ungkapnya.

Dia juga meminta Menparekraf Sandiaga Uno dapat mendatangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menemui para pengusaha jasa hiburan di Bali yang terimbas kebijakan penerapan pajak 40-75 persen.

"Saya berharap Mas menteri (Sandiaga Uno) bisa mengajak Ibu Sri Mulyani ke Bali terus bertemu dengan semua pengusaha spa, semua pengusaha hiburan karena seperti yang kita ketahui Bali 60 persennya adalah pariwisata," kata Niluh.

Dampak Siklon Tropis Anggrek di Yogyakarta

Related Articles

0 comments

Leave a Reply