Daftar 200 Mubalig: Kebijakan Terlebih Dahulu, Berembug Kemudian

IVOOX.id, Jakarta - Reni Marlinawati, Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR memberikan tanggapan perihal polemik daftar 200 mubalig oleh Kementerian Agama.

"Polemik soal daftar 200 mubalig harus dapat kita petik hikmah secara bersama-sama. Permintaan maaf Menag menunjukkan sikap legawa atas kebijakan yang telah menimbulkan kegaduhan di bulan ramadan ini," kata Reni di Jakarta, Rabu (23/5/2018).

Jika secara jernih memerhatikan kebijakan tersebut, lanjut dia, pada dasarnya memilki iktikad baik. "Sayang, iktikad baik jika tidak diikuti dengan cara yang baik dan waktu yang tepat akan menimbulkan polemik dan kegaduhan. Ini yang terjadi dari kebijakan tersebut," timpal dia.

Apalagi, lanjut Reni, dalam merumuskan kebijakan tersebut yang terjadi adalah "membuat kebijakan terlebih dahulu, berembug kemudian".

Menurut Reni, Kemenag dalam merumuskan kebijakan tersebut tidak berhitung dampak ke publik atas kebijakan tersebut (regulatory impact assessment). Mestinya dampak setiap kebijakan harus dihitung secara cermat.

"Belum lagi dalam proses pengambilan kebijakan tersebut tidak melibatkan secara paripurna seluruh stakeholder komponen ulama," ucapnya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai representasi berkumpulnya para ulama dari berbagai ormas Islam dapat dijadikan mitra strategis pemerintah khususnya terkait pembinaan keumatan.

"PPP yang lahir dari para ulama sangat berkepentingan dengan pelibatan ulama dalam setiap kebijakan yang bersentuhan dengan persoalan keumatan. Sayangnya, saat merumuskan kebijakan soal mubalig, Kemenag tampak tidak secara maksimal melibatkan seluruh komponen ulama," papar dia.

Sebaiknya, menurut Reni, Kemenag segera memperbaiki persoalan mubalig tersebut dengan melibatkan seluruh stakeholder ulama.

"Baiknya juga, Kemenag tak perlu merilis nama-nama, tapi cukup kriteria yang berbasikan pada kriteria kebangsaan dan keagamaan. Mari jaga kebersamaan dan persatuan seluruh stakeholder Islam Indonesia," imbuhnya. (jaw)