CORE: Perencanaan Fiskal Pemerintah Kurang Matang

iVooxid, Jakarta - Lembaga kajian ekonomi Center Of Reform Economics (CORE) Indonesia menilai perencanaan fiskal pemerintah pada 2016 kurang matang, yang diindikasikan dengan melemahnya kontribusi konsumsi pemerintah dibanding tahun-tahun sebelumnya.

"Kebijakan fiskal pemerintah kurang optimal dalam mendorong laju perekonomian nasional," kata ekonom CORE Indonesia Akhmad Akbar Susamto di Jakarta, Selasa (20/12/2016).

Menurut Akhmad, perencanaan penganggaran yang tidak pruden yang dibarengi dengan minimnya realisasi penerimaan khususnya di sektor pajak pada paruh awal tahun ini, memaksa pemerintah memangkas anggaran hingga dua kali yakni sebesar Rp50 triliun pada April dan Rp133 triliun pada Agustus.

Pemangkasan anggaran tersebut mengakibatkan kontraksi pertumbuhan belanja pemerintah pada kuartal III (yoy) hingga -2,97, sehingga rata-rata pertumbuhan belanja pemerintah selama kaurtal I hingga III hanya sebesar 2,2 persen lebih rendah dibanding periode yang sama pada 2015 yang mencapai 4,2 persen.

Dari sisi penerimaan, lanjut Akhmad, realisasi penerimaan negara masih di bawah target yang ditetapkan. Meskipun kebijakan pengampunan pajak hingga akhir November lalu mampu mengumpulkan dana tebusan Rp95 triliun, capaian tersebut baru 58 persen dari target pemerintah sebesar Rp165 triliun.

Selain itu, dana repatriasi yang menjadi sasaran utama dari kebijakan tersebut juga baru mencapai Rp141 triliun dari target sebesar Rp1.000 triliun. Meskipun demikian, program pengampunan pajak itu dapat memperlua basis pajak dengan bertambahnya 20 ribu wajib pajak baru.

"Hanya saja, dampaknya terhadap peningkatan penerimaan perpajakan tidak akan maksimal jika tidak diikuti reformasi pajak secara fundamental," ujar Akhmad.

Sementara itu, dari sisi penyerapan anggaran pemerintah juga dinilai masih belum optimal. Perubahan kebijakan kepemimpinan nasional yang telah berjalan dua tahun ternyata tiidak banyak membawa perubahan pada pola belanja pemerintah.

Hingga Oktober 2016, realisasi belanja negara baru 69,9 persen, relatif sama dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 69,7 persen. Di saat yang sama, realisasi belanja modal selama delapan bulan baru terserap 47,4 persen, sedikit lebih baik dibandingkan dengan realisasi tahun lalu yang mencapai 39,2 persen.

"Rendahnya kinerja penyerapan anggaran ini menunjukkan belum berubahnya pola anggaran. Padahal berbagai regulasi untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran telah dikeluarkan pemerintah," ujar Akhmad.