CIMB Niaga Tebar Dividen Rp595,5 Miliar

IVOOX.id, Jakarta - PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) pada hari ini menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

Dalam RUPST tersebut menyetujui pembagian dividen tunai setinggi-tingginya sebesar 20 persen atau setinggi-tingginya Rp595,5 miliar dari laba bersih CIMB Niaga tahun buku 2017. Dividen tunai tersebut akan dibayarkan pada 24 Mei 2018.

“Kami bersyukur dapat melalui tantangan tahun 2017 dengan kinerja yang positif sehingga dapat memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham. Pada kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh stakeholders atas kepercayaan, dukungan, dan loyalitas yang telah diberikan selama ini kepada CIMB Niaga,” ucap Presiden Direktur CIMB Niaga Tigor M. Siahaan pada RUPST CIMB Niaga di Jakart, Selasa (24/4/2018).

Selain itu, dalam agenda RUPST lainnya juga dilaporkan, perseroan telah melaksanakan pembelian kembali saham perseroan (share buy back) sebanyak 208.216.392 saham dari publik. Adapun total biaya untuk aksi ini sebesar Rp261.874.305.672.

“Hasil dari pembelian kembali saham perseroan akan digunakan untuk loyaltyprogram berbasis saham dalam program kepemilikan saham karyawan dan manajemen. Kami membagikan Saham Penghargaan (Employee Share Grant) sekitar 12 juta saham (5,7%) yang akan direalisasikan seluruhnya kepada karyawan pada tahun ini,” terang dia.

Bukan hanya sebatas itu, perseroan juga memberikan hak opsi untuk membeli saham bagi karyawan dan manajemen (MESOP) sekitar 196,2 juta saham (94,3 persen). Hal ini akan direalisasikan secara bertahap, yaitu sebesar 40 persen pada tahun 2018, 30 persen pada tahun 2019, dan 30 persen pada tahun 2020.

Sebagai salah satu implementasi tata kelola perusahaan yang baik, dalam RUPST kali ini, CIMB Niaga menerapkan inovasi baru dalam proses pemungutan suara yaitu dilakukan secara langsung oleh pemegang saham sendiri (individual) dengan menggunakan sistem elektronik (e-voting).

“Hal ini menjadikan CIMB Niaga sebagai perusahaan terbuka pertama di Indonesia yang menggunakan sistem e-voting yang validasinya dilakukan oleh Notaris dan Biro Administrasi Efek selaku pihak independen,” pungkas dia.(ava)