Chappy Hakim Ditunjuk Jadi Direktur Utama Freeport Indonesia

iVooxid, Jakarta - Penunjukan Chappy Hakim, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) pada periode 2002-2005f, sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) diharapkan dapat membantu manajemen Freeport McMoran, perusahaan pertambangan terbesar Amerika Serikat, tersebut untuk memperoleh kembali perpanjangan kontrak ekspor mineral mentah atau konsentrat. Demikian diungkapkan, Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI).

Mamit mengemukakan, kehadiran Chappy Hakim memimpin anak usaha Freeport McMoran tersebut diharapkan bisa meyakinkan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) beserta jajarannya agar kontrak tersebut dapat diperpanjang. Selain itu, penunjukan pensiunan militer tersebut juga diperkirakan untuk mengamankan PT Freeport Indonesia dari teror penembakan orang-orang tidak dikenal serta memperoleh kemudahan akses untuk menggunakan jalur intelijen.

“Setidaknya, pengangkatan Chappy Hakim itu dapat mengurangi intervensi dari pihak militer terkait permintaan proyek-proyek. Selain itu, kedekatan beliau dengan pemerintah juga menjadi salah satu alasan McMoran mengangkatnya sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia,” paparnya.

Mamit menuturkan, penunjukan itu juga diharapkan dapat mendukung niat pemerintah Indonesia untuk membeli obligasi PT Freeport Indonesia dalam rangka pengembangan tambang bawah tanah. Memang, Freeport Indonesia saat ini sedang membutuhkan modal besar untuk membiayai pengembangan tersebut.

Kendati demikian, menurut Mamit, janji Freeport Indonesia untuk membangun pabrik peleburan dan pemurnian barang tambang (smelter) diperkirakan masih belum dapat direalisasikan karena pekerjaan utama Chappy Hakim setelah ditunjuk sebagai Direktur Utama anak usaha Freeport McMoran tersebut adalah mendapatkan kembali izin ekspor mineral mentah atau konsentrat.

“Saat ini, pak Chappy diperkirakan membicarakan kepentingan Freeport Indonesia karena dia di-hire oleh perusahaan pertambangan terbesar AS tersebut. Jadi kepentingan NKRI nya jadi lebih sedikit berkurang,” tukasnya.

Mamit menjelaskan, agenda utama pak Chappy saat ini adalah bagaimana mendapatkan kembali izin ekspor mineral mentah atau konsentrat sehingga kelanjutan rencana perseroan untuk membangun smelter menjadi tidak jelas lagi. “Pasalnya, mereka baru akan membangun smelter setelah ada kepastian perpanjangan kontrak,” imbuhnya.[abr]