Bos OJK Tekankan Peran Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur

IVOOX.id, Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso memandang potensi besar pembangunan infrastruktur yang mendukung SDGs dan Paris Agreement terkait climate change di indonesia membutuhkan peran private sector atau sektor swasta untuk ikut dalam pembiayaannya.

"Oleh karena itu, pemgembangan blended finance menjadi penting sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur di Indonesia," kata Wimboh dalam keterangan resminya yang diperoleh media, di Jakarta, Selasa (30/1/2018).‎

Wimboh mengaku, pembiayaan sustainable development saat ini juga diarahkan melalui pasar modal dengan dikeluarkannya regulasi yang mendorong diterbitkannya greenbonds di Indonesia.

"Ada empat aspek yang harus kita perhatikan dalam mendorong sustainable development di negara berkembang seperti Indonesia, yaitu Inovasi, Inklusif, Integrated, dan Infrastruktur," terang dia.

Sebelumnya Wimboh telah menyatakan, sejumlah kebijakan strategis telah disiapkan seperti untuk mendukung pembiayaan infrastruktur sekaligus untuk memperdalam pasar keuangan.

"Pertama, mendorong perluasan dan pemanfaatan instrumen pembiayaan yang lebih bervariasi, antara lain perpetual bonds,green bonds, dan obligasi daerah, termasuk penerbitan ketentuan pengelolaan dana Tapera melalui skema Kontrak Investasi Kolektif. Kedua, pempermudah proses penawaran umum Efek bersifat utang dan sukuk bagi pemodal profesional," ujar Wimboh.‎

Lanjut dia, dirinya juga akan meningkatkan akses bagi investor domestik serta keterlibatan pelaku ekonomi, khususnya lembaga jasa keuangan di daerah melalui penerbitan kebijakan pendirian Perusahaan Efek Daerah.

Sementara keempat, OJK juga akan meningkatkan proses penanganan perizinan dan penyelesaian transaksi yang lebih cepat dengan menggunakan teknologi serta terakhir yakni menghilangkan kewajiban pembentukan margin 10 persen untuk transaksi hedging nilai tukar.‎ (ava)