BKPM Besok Gelar Penandatangan Kerjasama 56 Usaha Besar Dengan 196 UMKM

IVOOX.id, Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan menggelar acara penandatanganan komitmen kerja sama antara 56 usaha besar dengan 196 usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pada Senin (18/1).

Program tersebut diselenggarakan untuk menegaskan kembali pentingnya kemitraan antara investasi yang dilakukan oleh pengusaha besar nasional maupun asing, dengan pengusaha nasional yang ada di daerah atau UMKM lokal di wilayah proyek investasi.

"Minggu depan akan ada penandatanganan komitmen kerja sama antara PMA/PMDN dengan UMKM-UMKM mitranya. Acara ini akan disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dari Istana Negara. Karena memang sejak awal ini adalah arahan Bapak Presiden kepada kami," kata Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.

Program kemitraan usaha besar dengan UMKM kemitraan ini mengolaborasikan 56 usaha besar, yang terdiri dari 29 penanaman modal asing (PMA) dan 27 penanaman modal dalam negeri (PMDN), dengan 196 UMKM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Bahlil, sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo, agar setiap investasi yang masuk wajib "dikawinkan" dengan pengusaha nasional atau UMKM lokal.

Masuknya investasi ke Indonesia diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional, khususnya dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini.

Bahlil menuturkan bahwa kemitraan akan memberikan dampak ganda kepada masyarakat lokal dengan hadirnya investasi di daerahnya.

Bagi UMKM itu sendiri, manfaat yang dirasakan akan memacu kualitas produk serta membuka peluang UMKM untuk naik kelas.

"Jadi kolaborasi investor itu dilakukan oleh pengusaha lokal atau UMKM di daerah. Bukan yang ada di Jakarta. Tentunya, BKPM akan memfasilitasi dan menjamin UMKM yang dilibatkan memiliki kualifikasi yang baik, serta memenuhi syarat dan kriteria. Tidak sembarang UMKM," jelas Bahlil, dikutip Antara.

Selain dihadiri oleh para perwakilan dari usaha besar dan UMKM, kegiatan ini juga akan diikuti daring oleh Gubernur dan bupati/walikota, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia.