BIJB Bakal Dapat Pembiayaan dari BPJS Ketenagakerjaan

iVooxid, Bandung - PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) akan mendapatkan pembiayaan bersama dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Danareksa Investment Management untuk pembangunan bandara di Kertajati, Kabupaten Majalengka.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher), di Bandung, Senin (28/11/2016), mengatakan rencana pembiayaan untuk PT BIJB tersebut tertuang dalam sebuah raperda perubahan, sehingga perlu dijalin kerja sama dengan BUMN dalam bentuk Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) dan Danareksa Invesment Management.

"Jadi untuk konsep ini akan dijalin bersama BUMN yaitu BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen, dan Dana Reksa Investment sebagai sumber pembiayaan pembangunan BIJB dari sisi darat bandara udara tahap 1 A," kata dia.

Ia menuturkan untuk kesiapan masterplan pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) juga sudah dilakukan termasuk untuk pengembangan investasinya yang memiliki business plan sampai dengan 20 tahun.

"Terlebih dalam penyusunannya telah dibantu konsultan dan konsultan bandara bertaraf internasional," kata dia.

Karena itu, dengan adanya raperda perubahan tersebut maka perlu perubahan komposisi atas kepemilikan saham dari yang semula 75 persen untuk pemprov dan 25 persen untuk pihak lain menjadi 51 persen untuk mitra dan 49 persen milik Pemprov Jabar.

"Perubahan ini dilakukan agar memberikan kesempatan dan peluang kepada calon investor untuk memiliki saham PT BIJB, sehingga pembiayaan tidak musti bersumber dari APBD," kata dia lagi.

Lebih lanjut ia menuturkan, untuk penopang akses infrastruktur menuju pembangunan, BIJB telah melakukan pelebaran pada ruas jalan Jatibarang-Kadipaten sehingga mampu dilalui kendaraan dalam jumlah banyak.

Sedangkan untuk lahan gerbang bandara udara seluas 1.800 hektare sebagai gerbang bandara akan dilakukan pembebasan lahan pada 2018.

"Jadi kami menilai dengan penyesuaian perda itu, kami berharap akan meningkatkan daya saing penataan kawasan penunjang serta percepatan pembangunan dan peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat," kata dia lagi. (ant)