BI: Indonesia Herus Kembangkan Ekonomi Syariah

IVOOX.id - Bank Indonesia (BI) mengaku, Indonesia harus mengembangkan ekonomi syariah terlebih dahulu untuk meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah. Saat ini pangsa pasar perbankan syariah baru mencapai 5,3 persen terhadap seluruh aset industri perbankan nasional.

Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan, dengan terlebih dahulu mendorong ekonomi syariah maka secara otomatis akan meningkatkan permintaan pembiayaan di perbankan syariah.

"Pengembangan ekonomi syariah akan dorong percepatan industri keuangan syariah termasuk perbankan. Sejak tahun 90 kita sudah kembangkan keuangan syariah dengan perbanyak dan perbesar banknya. Tapi, jangan perbesar bus-busnya saja, kita lupa untuk ciptakan penumpangnya," ucap dia di Jakarta, Rabu (22/11/2017).

Sebagai informasi, pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia masih tertinggal jauh bila dibandingkan dengan negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Misalnya saja Malaysia yang pangsa pasar perbankan syariahnya telah mencapai 23,8 persen. Kemudian Arab Saudi 51,1 persen dan Uni Emirat Arab 19,6 persen.

Lanjut dia, dengan mengembangkan ekonomi syariah, khususnya pada industri halal yang memiliki potensi besar di Indonesia, diyakini akan ikut menopang di berbagai sektor. Hal ini sejalan dengan potensi volume industri halal global yang diperkirakan dapat mencapai USD6,38 triliun pada 2021 mendatang.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia tentu memiliki potensi yang besar dalam industri halal global. Namun, potensi yang besar tersebut sampai saat ini masih belum termanfaatkan dengan baik.

Tercatat Indonesia masih menjadi importir produk industri makanan halal terbesar ke-4 di dunia, dan menjadi pasar yang besar bagi produk wisata, industri obat dan kosmetik halal, serta fashion syariah global.

"Pengembangan ekonomi syariah akan meningkatkan kesejahteraan. Bayangkan saja kalo kita secara leluasa produksi meat (daging) ayam dan sapi, lalu fashion halal, berapa banyak petani UMKM yang tumbuh kegiatan ekonominya, pendapatan, dan kesempatan kerja, ini akan meningkat dan bisa mengurangi impor barang-barang halal," terang dia.

Masih tingginya kegiatan impor barang-barang terkait dengan industri halal, tentu Indonesia tidak ingin terus menjadi negara pengimpor produk halal karena akan memperlebar defisit transaksi berjalan dan menekan posisi neraca pembayaran Indonesia. Derasnya produk halal impor akan mengancam kemandirian dan ketahanan perekonomian nasional.[ava]