Bertemu Partai Non Parlemen di Istana, Jokowi Bahas Amanden hingga Covid-19

IVOOX.id, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang lima partai nonparlemen pendukung pemerintah ke Istana, Rabu (1/9). Kelima partai tersebut antara lain Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Perindo, dan Partai Hanura.

Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB), Afriansyah Ferry Noor, mengatakan, ada tiga poin yang disampaikan Presiden Jokowi dalam pertemuan itu. "Dalam hal ini presiden menyampaikan pokok-pokok program pemerintah tiga program, pertama soal penanganan Covid-19, kedua soal perekonomian di saat pandemi, yang ketiga soal pemindahan ibu kota negara (IKN)," kata Ferry.

Usai presiden menyampaikan paparannya, para pimpinan parpol kemudian menanggapi. Ferry mengatakan, PBB secara khusus menyoroti soal rencana amendemen UUD 1945.

"Prof Yusril (Ketum PBB) menyampaikan pesan melalui saya sebagai sekjen, jika presiden atau pemerintah ingin melakukan amendemen terbatas terhadap UUD, itu Prof Yusril siap jika pemerintah meminta atau meminta Pak Yusril memberikan tanggapan atau masukan kepada pemerintah terhadap amendemen terbatas ini," ujarnya.

Menanggapi usulan dari PBB itu, kata Ferry, presiden menegaskan tidak akan mengajukan amendemen terbatas. Ia menyerahkan wacana amendemen terbatas itu kepada MPR. Presiden khawatir jika amendemen terbatas itu diajukan pemerintah bisa melebar. Presiden, kata dia, tidak mau ada kesan seolah-olah menginginkan tiga periode atau masa jabatannya diperpanjang.

"Malah tuduhan-tuduhan itu ke saya (Presiden Jokowi) semua gitu, jadi sekarang silakan saja yang ada di MPR, Senayan yang berinisiatif atau apa yang penting, saya sebagai pemerintah tidak mau mengajukan, takutnya saya dituduh pengen tiga periode lah. Itu bahasa beliau," kata Ferry mengutip pernyataan presiden.

Sedangkan Plt Ketua Umum PSI Giring Ganesha dalam siaran persnya mengatakan, dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah capaian pemerintah terkait penanganan Covid-19. "Yaitu, Indonesia tidak masuk 10 besar negara dengan kasus Covid-19 tertinggi padahal secara jumlah penduduk terbesar ke 4 di dunia, tergolong 7 besar di dunia dalam program vaksinasi, dan pengendalian inflasi di kisaran 1,5 persen," lanjutnya.

Menurutnya, pemerintah telah mengambil langkah yang benar dalam menyeimbangkan aspek kesehatan dengan ekonomi. "Kami mendukung kebijakan "gas dan rem" pemerintah agar kesehatan tercapai, pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Tidak mudah pasti. Tapi kita tidak perlu berkecil hati karena hal sulit ini dialami seluruh negara di dunia ini,” tutur Giring.