Berhembus Kabar, Presiden Akan Rombak Kabinet di Akhir Desember 2020

IVOOX.id, Jakarta - Presiden Jokowi kemungkinan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle pada akhir Desember 2020, seiring dua menterinya ditetapkan tersangka dugaan suap oleh KPK.

"Menurut saya, sangat mungkin terjadi reshuffle pada Rabu Pon tanggal 23 Desember nanti," ujar Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid saat dihubungi, Jakarta, Jumat (11/12/2020).

Menurut Jazilul, pada bulan ini terdapat dua tanggal yang baik berdasarkan penanggalan Jawa, yaitu 23 dan 30 Desember 2020.

"23 Desember jatuhnya Rabu Pon, neptunya 14 Lakuning Rembulan atau berikutnya 30 Desember Rabu Kliwon, neptunya 15 lakuning Srengenge (Matahari). Semua sama bagusnya. Hemat saya, Rabu Pon bagus, lebih adem ayem. Namun, itu mutlak kewenangan Presiden kapan hari yang tepat dan pengganti yang tepat pula," kata Jazilul.

Terlepas dari hal tersebut, Jazilul mengimbau semua pihak untuk bersabar, karena perombakan kabinet merupakan hal prerogatif dari Presiden.

"Issu tersebut (reshuffle) bisa jadi benar. Hemat saya, kita bersabar dan berdoa agar Presiden memutuskan yang terbaik dan diridhoi Allah SWT untuk kebaikan bersama," tutur Wakil Ketua MPR itu.

Menguatnya isu reshuffle muncul setelah KPK menetapkan tersangka Edhy Prabowo yang sebelumnya menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Juliari Peter Batubara yang menjabat Menteri Sosial.

Wasekjen DPP PPP Achmad Baidowi menilai, harus ada reshuffle kabinet.

"Memang tidak ada alasan lain, sudah dua pos menteri kosong. Saya rasa perlu reshufflle, harus, supaya pelayanan-pelayanan publik dan kerja kementerian tidak terganggu," kata Baidowi.

Terkait sosok yang pantas menjabat dua posisi tersebut, Baidowi mengatakan hal itu hak prerogatif Presiden Jokowi.

Namun, ia menilai adanya dua menteri yang menjadi tersangka akan membuat Presiden Jokowi lebih selektif memilih calon menterinya.

"Terutama dalam hal integritas dan mungkin juga membuat aturan yang ketat terhadap lingkungan kerja di masing-masing kementerian," ucap Anggota Komisi VI DPR RI tersebut.

"Ada batasan-batasan tertentu mungkin yang bisa dilakukan supaya tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan," lanjutnya.

Direktur Political and Public Policy Studies Jerry Massie menilai, keputusan Jokowi belum menunjuk menteri tetap di dua kementerian itu lantaran masih ada tarik menarik antara parpol dan istana.

Selain itu, penunjukan Menko PMK Muhadjir Effendy seakan memberi sinyal bahwa posisi Mensos akan diisi oleh kalangan profesional.

"Barangkali dengan ditempatkan sementara Muhadjir Effendi itu sinyal yang akan duduk di posisi Mensos bukan dari parpol tapi dari kalangan profesional atau akademisi," kata Jerry.

Jerry menyebut, kalau mensos dari parpol, otomatis political interest kepentingan politik dan party oriented (orientasi partai, red) terasa lebih kental.

Ia menyarankan agar membaca rekam jejak calon yang akan ditunjuk menjadi mensos.

Terlebih, posisi mensos harus dipimpin oleh sosok yang bersih dari persoalan hukum dan memiliki jiwa sosial yang tinggi.

"Jadi sebaiknya presiden perlu membaca rekam jejak, serta intinya orangnya berjiwa sosial tak pernah terlibat persoalan hukum serta jujur dan bersih bukan memperkaya diri sendiri," jelasnya.

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan bahwa hak masyarakat untuk berspekulasi mengenai reshuffle Kabinet Indonesia Maju (KIM).

Termasuk mengenai spekulasi bahwa reshuffle akan dilakukan dalam waktu dekat karena kursi Menteri Kelautan dan Perikanan definitif kosong pasca Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Batubara diciduk KPK.

"Hak-nya masyarakat untuk berspekulasi," kata Moeldoko.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian menyebut, reshuffle atau perombakan kabinet Indonesia Maju tak bisa dikaitkan dengan penyelenggaraan Pilkada 2020.

Reshuffle tetap bergantung pada keputusan Presiden Joko Widodo.

Oleh karenanya, meski pemungutan suara Pilkada telah usai, pelaksanaan reshuffle belum dapat dipastikan.

"Kita tidak bisa kaitkan itu dengan Pilkada. Kalau memang Presiden inginkan, bisa saja reshuffle itu kan kemarin-kemarin, tapi ini kan saya kira Presiden punya pertimbangan lah," kata Donny.