Begini Model Pelayanan dan Perlindungan WNI Zaman Now

IVOOX.id, Jakarta - Dalam rilis Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), tiga bulan pertama 2017, realisasi investasi asing yang berasal dari Hong Kong sebesar US$ 402,05 juta. Jumlah ini merupakan investasi asing terbesar keenam bagi Indonesia.

Namun ironisnya, isu yang berkembang di media lokal Hong Kong dan Indonesia tidak mencerminkan hal tersebut. Yang lebih seru justru seputar Pekerja Migran Indonesia (PMI) dianggap lebih memiliki news value.

Bukan merupakan hal baru, persoalan penanganan PMI selalu menjadi tantangan tersendiri bagi perwakilan - perwakilan Indonesia di luar negeri. Pemberian pelayanan paspor, perlindungan dan keberpihakan pada PMI merupakan tuntutan mutlak yang diharapkan dari perwakilan.

"Hal inilah yang kemudian memicu KJRI Hong Kong untuk senantiasa memacu diri hadir dengan inovasi yang membawa perubahan positif," ujar Konjen RI untuk Hongkong, Tri Tharyat dalam pertemuan dengan peserta Sekolah Staf Luar Negeri (Sesdilu) ke-60 di pusdikat Kemlu di Jakarta.

Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi menjadi pilihan untuk memberikan pelayanan menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Layanan booking paspor berbasis Android diperkenalkan KJRI Hong Kong untuk memperpendek waktu pembuatan paspor menjadi 5 hari yang sebelumnya membutuhkan waktu 12 hari. Layanan ini meningkatkan produktifitas menjadi dua kali lipat dan ini merupakan hasil dari sebuah inovasi.

Atas pelayanan booking paspor tersebut, KJRI Hongkong memperoleh apresiasi dari PMI di Hongkong. Hal ini terbukti dari indeks kepuasan PMI yang meningkat pesat terhadap kinerja pelayanan KJRI Hongkong.

Disamping itu, layanan berbasis Android tersebut juga dipuji oleh Konsulat Filipina di Hongkong. Konjen Filipina di Hongkong, Antonio A. Morales menyatakan keinginannya untuk meniru sistem yang sama bagi warga Filipina di Hongkong.

Lebih lanjut, para peserta Sesdilu yang menamakan dirinya diplomat Zaman Now juga diminta untuk melaksanakan perlindungan 'beyond protection' yakni melindungi sebelum terjadinya permasalahan. Diplomat dituntut untuk dapat merangkul seluruh elemen WNI dan menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah setempat.

"Ketiadaan perlindungan hukum di suatu negara hendaknya tidak membuat diplomat putus asa atau berhenti  namun justru menjadi motivasi untuk mencari inovasi perlindungan," ujarnya.

Tri Tharyat, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Konsuler, merasa pengalamannya saat itu memberikan sumbangsih dalam upaya membuat inovasi dalam pemberian pelayanan. Ia berpesan agar para diplomat senantiasa memberikan kenyamanan fisik dan hati bagi seluruh WNI yang datang ke Perwakilan sehingga mereka merasa berada di rumah sendiri.

Salah satu peserta sesdilu, Adib Zaidani mengapresiasi keberhasilan KJRI Hong Kong dalam menegakkan kode etik kerja agen perekrutan PMI secara efektif untuk menghindari kecurangan dan pelanggaran. Hal ini diperkirakan menyumbang tingkat kepuasan WNI atas layanan Konsulat Jenderal.

Sebagai penutup sekaligus menjawab pertanyaan salah satu peserta, Tri Tharyat menyatakan bahwa kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI dalam memberikan jaminan perlindungan kepada para PMI merupakan hal yang tidak pernah ditunda-tunda. (RR)