Bawaslu DKI Periksa APDESI Terkait Dugaan Pelanggaran Pemilu

IVOOX.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI memeriksa Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI terkait dugaan pelanggaran pemilu karena mendukung capres-cawapres tertentu.

"Kami masih melakukan penelusuran dan memintai keterangan dengan pihak-pihak terkait," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Benny Sabdo saat dihubungi di Jakarta, Senin (27/11/2023).

Benny menuturkan pihaknya masih melakukan penelusuran adanya informasi awal dan hasil pengawasan Bawaslu Jakarta Pusat terkait dugaan pelanggaran pemilu tersebut dengan meminta keterangan kepada berbagai pihak.

Adapun dalam proses penelusuran yang sedang berjalan tersebut dilakukan dalam waktu seminggu.

"Pihak Bawaslu juga sudah mendatangi pihak pengelola GBK yang didapati adanya pengajuan izin kegiatan APDESI pada Kamis (23/11/2023)," jelasnya dikutip dari Antara.

Dengan demikian, dia menegaskan pihaknya masih mendalami adanya dugaan pelanggaran acara Desa Bersatu yang digelar sejumlah asosiasi perangkat desa di Indonesia Arena, GBK, Jakarta Pusat pada Minggu (19/11/2023).

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri acara Rapat Kerja Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Jawa Barat di Bandung, Kamis (23/11/2023).

Prabowo mengatakan, kedatangannya ini adalah berkaitan dengan kapasitasnya sebagai menteri pertahanan yang membidangi pertahanan negara, berkelindan dengan kehidupan desa sebagai kekuatan nasional.

"Bahwa tidak bisa dipisah berbagai aspek seperti contohnya pertanian dan pertahanan, karena geografis, demografi, sumber daya alam, ekonomi, politik, psikologi dan lainnya. Jadi, saudara-saudara, kita ini berhubungan," kata Prabowo dalam sambutannya pada Rakerda APDESI Jabar.

Meskipun tidak dalam rangka mencari dukungan, Prabowo hadir dalam acara itu bersama tokoh politik asal Jawa Barat yang terkait dengannya, seperti Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi.

Sementara itu, di lokasi yang sama, Ketua DPD APDESI Jawa Barat Dede Kusdinar menegaskan bahwa acara ini resmi agenda APDESI Jabar dan tidak ada unsur politik, deklarasi dan kampanye jelang Pemilu 2024.

"Perlu kami laporkan bahwa acara rakerda ini merupakan agenda kami secara organisasi yang diikuti lebih kurang 5.000 kepala desa. Ini tidak ada momen politik, ini tidak ada momen deklarasi, ini murni acara Rakerda DPD APDESI Jabar. Mohon maaf rekan-rekan karena momennya ini momen politik, kami tidak ada deklarasi dan unsur politik," kata Dede.

Diundangnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ucap Dede, lantaran rakerda tersebut mengangkat tema "Optimalisasi Ketahanan Kepala Desa Mewujudkan Kedaulatan Negara".

"Atas dasar itulah kami mengundang Bapak Menteri Pertahanan untuk memberi bekal kepada seluruh kepala desa se-Jawa Barat," ujarnya.

Berdasarkan Pasal 454 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang secara tegas mengatur siapa saja yang berhak membuat laporan dugaan pelanggaran pemilu.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI sedang memproses 33 laporan pelanggaran setelah penetapan daftar calon tetap (DCT) terkait dengan kampanye di luar masa kampanye.

"Nah, 33 laporan (dugaan pelanggaran pemilu) ini dalam sidang ajudikasi berkaitan dengan pelanggaran administrasi," kata anggota Bawaslu RI Puadi usai konferensi pers usai Apel Siaga Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024 di Lapangan Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Minggu (26/11/2023).