Menurut Menko Luhut, pemerintah memiliki tugas untuk menyelesaikan persoalan data kasus COVID-19 antara pusat dan daerah yang belum sepenuhnya terintegrasi.

Menko Luhut dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, ahli kesehatan, dan epidemiolog yang berlangsung secara virtual pada Kamis (4/2/2021), sempat menyampaikan bahwa masih ada hampir 2 juta data atau mungkin lebih data yang belum di-entry.

Namun, Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi menjelaskan dua juta data tersebut bukan data kasus positif yang ditutupi, namun justru kasus-kasus negatif yang belum terlaporkan. Hal itu disebabkan karena selama ini banyak laboratorium yang cenderung lebih dahulu melaporkan kasus positif agar segera mendapat penanganan, sehingga data kasus negatif tertunda untuk dilaporkan.

"Sebenarnya bukan dua juta kasus positif yang belum masuk. Tetapi, ada banyak hasil tes negatif yang tertunda untuk dilaporkan oleh laboratorium. Karena jumlah tes yang besar dan tenaga entry terbatas, laboratorium cenderung lebih dahulu melaporkan hasil positif agar bisa segera ditindaklanjuti," kata Jodi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (6/2)

Baca juga: Kemenkeu: Penerima Insentif Usaha Terdampak Covid-9 Baru 6,8 Persen Dari Total Anggaran

Jodi mengatakan beberapa pihak mungkin salah menangkap maksud dari apa yang disampaikan Menko Luhut dalam pertemuan virtual dengan epidemiolog.

Menurut dia, yang dimaksud Menko Luhut akan berpengaruh pada positivity rate adalah dua juta data tersebut justru akan membuat angka positivity rate menurun, bukan meningkat.

"Jadi, ketika data tersebut nanti sudah terintegrasi dan dimasukkan, angka positivity rate juga akan turun karena memang banyak data kasus negatif yang tertunda untuk dilaporkan sebelumnya. Jadi, artinya bukan ada kasus positif yang ditutupi dan yang ditakutkan terjadi lonjakan rasa-rasanya tidak akan terjadi," ujar Jodi, seperti dilansir Antara.

Ia mengatakan integrasi data masih menjadi masalah dalam penanganan COVID-19. Sejak awal, Menko Luhut pun fokus pada integrasi sistem manajemen yang baik, sehingga data yang disampaikan bisa faktual dan nyata.

Jodi menambahkan Menko Luhut pun terus mendorong perwujudan big data kesehatan yang menampung dan mengintegrasikan berbagai sumber data kesehatan, seperti rekam medis elektronik, BPJS Kesehatan, vaksin, dan lain sebagainya, terlebih di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini.

"Memang ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Tapi, Menko Luhut melihat pandemi ini sebagai momentum yang tepat bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem database kita, bukan hanya di bidang kesehatan, tapi lainnya juga. Supaya ke depan kita bisa punya sistem manajemen data yang baik," ujarnya.

Banjir Berwarna Merah di Pekalongan

Related Articles

0 comments

Leave a Reply