Bagaimana Mengukur Kinerja BPKP? Wapres: Hitung Saja "Pasien" KPK!

IVOOX.id, Jakarta - Untuk mengukur efektivitas pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Wakil Presiden Jusuf Kalla punya pendekatan tersendiri: Lihat, seberapa banyak kasus korupsi di jajaran pemerintahan yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kalau mau dihubungkan pengawasan dengan KPK, artinya kalau KPK makin banyak "pasien"-nya itu berarti pengawasan tidak efektif. Pengawasan menjadi efektif apabila "pasien" KPK berkurang," katanya saat membuka Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah 2018 di Gedung BPKP Jakarta, Selasa (17/7).

Sekarang, menurut dia, jumlah perkara korupsi di Indonesia cenderung menurun dibandingkan pada masa lalu. "Sekarang ini, walaupun kadang-kadang saya yakin bahwa sebenarnya korupsi kita menurun, makin banyak orang itu diketahui korupsi. Kalau zaman dulu, tidak ada KPK, tapi tentu hal seperti lobi-lobi itu merupakan hal biasa," tambahnya.

Ia mengatakan auditor dan pengawas harus memiliki pengetahuan luas, termasuk memahami kebijakan pemerintah daerah dan adanya diskresi pejabat daerah. "Selain ketegasan, pengawas juga harus mengetahui filosofi dan kebijakan, mengerti diskresi. Karena apabila semua hal dianggap sebagai pelanggaran, maka pejabat negara akan diliputi rasa takut. Apabila pejabat diliputi rasa takut, maka pembangunan juga tidak akan berjalan," jelasnya, dikutip Antara.

BPKP juga diharapkan dapat memberikan pendidikan dan evaluasi pengawasan kepada para pengguna anggaran. "Salah satu tugas BPKP dalam Perpresnya adalah mendidik dan melatih, jadi BPKP harus melatih bagian pengadaan di daerah, di provinsi dan kabupaten, supaya mereka jangan melanggar. Bukan berarti agar mereka tidak menyeleweng, tetapi supaya tidak melanggar; karena bisa saja mereka melanggar tanpa sengaja karena tidak tahu," ujarnya.

Wapres berharap BPKP dapat meningkatkan pengawasan keuangan dan pembangunan baik di pusat dan daerah supaya anggaran belanja pemerintah dapat digunakan dengan baik untuk mempercepat pembangunan nasional secara merata.