Aturan Impor Baja Amerika Diperketat

IVOOX.id, Jakarta - Presiden Trump benar - benar mewujudkan janji kampanyenya "American First". Dilansir dari Reuters, dalam proposal Departemen Perdagangan AS yang dikeluarkan pada Jumat (16/2/2018), Presiden AS Donald Trump direkomendasikan untuk memberlakukan pembatasan impor baja dan aluminium.

Kebijakan ini berlaku untuk China dan negara-negara lain. Kebijakan yang akan diterapkan mulai dari penerapan tarif global dan spesifik berdasarkan negara hingga menperluas kuota impor.

Menteri Perdagangan AS Wilber Ross mengatakan bahwa dalam kasus kedua industri tersebut, impor dapat mengancam dan memperlemah keamanan nasional. Rekomendasi tersebut dimaksudkan agar meningkatkan produksi aluminium dan baja AS hingga 80% kapasitas industri.

Impor Industri tersebut dapat mengancam dan memperlemah keamanan nasional. Rekomendasi tersebut dimaksudkan agar meningkatkan produksi aluminium dan baja AS hingga 80% kapasitas industri. Hal ini diungkapkan Menteri Perdagangan AS Wilber Ross.

Usulan Departemen Perdagangan AS, tarif bea masuk paling sedikit 24% untuk seluruh produk baja dari semua negara, dan setidaknya 7,7% pada seluruh produk aluminium dari semua negara.

Industri baja AS saat ini beroperasi hanya dengan kapasitas 73%, sementara pabrik aluminium beroperasi degan kapasitas 48%.

Deadlinenya hingga 11 April untuk mengumumkan keputusan mengenai pembatasan impor baja dan pada 20 April untuk memutuskan pembatasan aluminium. Trump harus segera memutuskannya.

Trump akan mengambil keputusan akhir, termasuk terkait apakah akan mengecualikan negara—negara tertentu, seperti negara—negara sekutu NATO, dari setiap tindakan.

Kementerian Perdagangan China mengatakan bahwa hal tersebut “baseless” dan tidak sesuai dengan fakta, sehingga Pemerintah Beijing akan mengambil langkah—langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingannya jika keputusan akhir tersebut bakal berpengaruh besar baginya.

“Jika keputusan akhir AS mempengaruhi kepentingan China, China harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi kepentingannya sendiri,” papar Kementerian Perdagangan China.