Asosiasi Pengusaha Meubel Minta SVLK Dicabut

IVOOX.id, Cirebon - Kalangan pengusaha meubel meminta pemerintah segera menghapus Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK), karena sistem itu menghambat kinerja ekspor furnitur nasional.

"Ada banyak permasalahan yang menghambat kinerja ekspor nasional khususnya di bidang furnitur dan kami meminta masalah itu bisa diselesaikan oleh Pemerintah Pusat," kata Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), Soenoto, di Cirebon, Kamis.

Soenoto mengatakan banyak kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan industri mebel dan kerajinan Indonesia, sehingga membuat sulit berkembang.

Di antara kebijakan pemerintah yang bisa menghambat industri mebel lanjut Soenoto yaitu, masih diberlakukannya Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK), sehingga membuat harga bahan baku tidak kompetitif.

"Kalau di negara tetangga yang merupakan pesaing kita itu tidak ada. Padahal mengurus SVLK dan beberapa izin pendukungnya membutuhkan biaya yang sangat besar," ujarnya, dikutip Antara.

Menurut dia, HIMKI terus meminta agar pemerintah segera menghapus SVLK untuk industri mebel dan kerajinan. Dengan masih berlakunya SVLK maka sangat berdampak pada tidak maksimalnya kinerja ekspor nasional.

Padahal, kata Soenoto, saat ini industri mebel dan kerajinan sedang bersaing ketat dengan pelaku industri mebel internasional seperti Malaysia, Vietnam, Cina dan beberapa negara lainnya.

Selain SVLK juga masih ada beberapa kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan pelaku industri, seperti masih banyaknya pihak yang ingin mengekspor log dan baham baku rotan dengan berbagai alasan.

"Padahal kami di sini bahan bakunya sangat sulit didapat dan seharusnya pemerintah bisa menekan perdagangan ilegal yang saat ini masih marak," katanya.

HIMKI, kata Soenoto, juga menginginkan adanya ikut campur dari pemerintah terkait sumber daya manusia (SDM), karena saat ini industri mebel dan kerajinan sangat membutuhkan SDM yang mumpuni.