APBN Perubahan 2018 Diperlukan Dunia Usaha

IVOOX.id, Jakarta - Nilai tukar rupiah yang kian terpuruk dan harga minyak dunia yang semakin menanjak, dinilai menjadi penyebab melesetnya asumsi makro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena alasan ini pulalah, mempercepat kehadiran APBN Perubahan (APBNP) dipandang sebagai sesuatu yang mau tak mau harus kembali dilakukan.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus memandang, beberapa asumsi makro yang mesti segera diubah, yakni pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, suku bunga, hingga lifting minyak. Dengan perubahan ini, diharapkan target pemerintah akan lebih realistis.

“Khususnya pertumbuhan ekonomi pasti akan sangat meleset. Indef memperkirakan dengan kondisi saat ini, pertumbuhan ekonomi sampai akhir tahun hanya 5,1%,” tuturnya, Selasa (26/6).

Untuk diketahui, sebenanya dalam APBN 2018, target pertumbuhan ekonomi di tahun ini sebesar 5,4%. Proyeksi tersebut didasarkan salah satunya kepada perkiraan nilai tukar rupiah Rp13.400 per dolar Amerika Serikat (AS), tingkat suku bunga 3 bulan sebesar 5,2%; dan harga minyak dunia US$48 per barel.

Kenyataannya saat ini, nilai tukar rupiah terhadap per 26 Juni 2018 berdasarkan transaksi antarbank di Jakarta telah mencapai Rp14.163 per dolar AS. Nilai ini terdepresiasi sebanyak 4,58% dibandingkan posisinya pada awal Januari 2018.

Tidak stabilnya nilai tukar rupiah pun telah membawa Bank Indonesia (BI) mengambil kebijakan untuk menaikkan suku bunga acuannya sejak pertengahan Mei lalu. Hingga saat ini, 7 Days BI Rate Repo telah naik 50 basis poin dibandingkan posisinya pada 19 April.

Suku bunga acuan tersebut pun disinyalir akan kembali naik dalam putusan Rapat Dewan Gubernur BI pada 27—28 Juni ini. Pada akhirnya, hal ini akan ikut memacu tingkat suku bunga 3 bulanan di perbankan.

Harga minyak dunia pun tidak berpihak pada asumsi makro ekonomi Indonesia. Pasalnya, WTI harga minyak mentah versi WTI per 25 Juni telah menembus US$68,08 per barel. Harga minyak mentah versi Brent bahkan jauh lebih tinggi, mencapai US$74,73.

Heri berpandangan, apabila pemerintah terus memaksa meniadakan APBN Perubahan, dampaknya akan sangat terasa di dunia bisnis hingga penerimaan negara sampai akhir tahun. Alasannya, tanpa kalkulasi ulang yang lebih presisi, dunia usaha dan negara menjadi tidak memiliki bayangan akan kondisi perekonomian ke depan.

“Itu jadi satu faktor pertimbangan juga buat dunia usaha yang ingin memutuskan untuk investasi. Kalau dunia usaha kan pasti melihat berapa sih asumsi makro di Indonesia,” ucap ekonom ini.

Karena itulah, ia berpendapat, keputusan pemerintah untuk meninjau ulang keberadaan APBN Perubahan pasca realiasi laporan APBN semester I dapat menjadi pilihan yang tepat. Pasalnya, di tengah tahun seharusnya pemerintah lebih memiliki gambaran untuk menentukan asumsi yang lebih logis dengan kondisi terkini.

Penyampaian Laporan

Sebagai informasi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, keputusan pengajuan APBN-Perubahan masih menunggu penyampaian laporan realisasi APBN semester I-2018 pada akhir Juni kepada DPR. Melalui laporan realisasi tersebut, pemerintah bisa mengukur kinerja pelaksanaan dan kondisi daya tahan APBN hingga akhir tahun.

"Kita akan sampaikan laporan semester kepada Dewan begitu Juni ini habis," kata Sri Mulyani seperti dilansir Antara, Selasa (26/6).

Ia menegaskan, kinerja pelaksanaan APBN maupun keputusan untuk pengajuan APBN Perubahan sangat bergantung dari perkembangan kondisi ekonomi makro terkini. Untuk sementara, perkembangan asumsi ekonomi makro hingga akhir Mei 2018 antara lain pertumbuhan ekonomi sebesar 5,06 % atau sama dengan realisasi pada triwulan I-2018.

Sedangkan laju inflasi tercatat secara kumulatif (year to date) sebesar 1,67% dan (year on year) 3,23 %. Inflasi yang lumayan rendah ini disebabkan karena harga pangan yang relatif terkendali, terutama menjelang periode Idul Fitri.

Heri dari Indef pun mengakui, sejauh ini dari asumsi makro yang terpampang dalam APBN 2018, hanya tingkat inflasi yang masih berada dalam jaring aman. Pasalnya, inflasi tahunan ditargetkan 3,5% plus minus 1%.

Sementara itu, defisit anggaran hingga akhir Mei 2018 telah mencapai Rp94,4 triliun atau 0,64% terhadap PDB. "Terdapat perbaikan dari sisi defisit, karena pada akhir Mei 2017, defisit anggaran tercatat Rp128,7 triliun atau 0,96 %," kata Sri Mulyani.

Menkeu mengatakan, realisasi defisit anggaran yang lebih baik dari tahun sebelumnya ini menggambarkan adanya penguatan dari kinerja pelaksanaan APBN secara keseluruhan. Ia menjelaskan defisit anggaran ini berasal dari pendapatan negara yang hingga 31 Mei 2018 sudah mencapai Rp685 triliun dan belanja negara sebesar Rp779,5 triliun.

Dari pendapatan negara, realisasi penerimaan perpajakan telah terkumpul Rp538,6 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebanyak Rp144,9 triliun dan hibah sebesar Rp1,41 triliun. Secara rinci, penerimaan perpajakan tersebut terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp484,5 triliun serta penerimaan kepabeanan dan cukai sebanyak Rp54,16 triliun.

“Realisasi penerimaan pajak ini masih didukung oleh pertumbuhan positif PPh Non Migas, PPh Migas dan PPN, yang terus melanjutkan tren positif pertumbuhan sejak triwulan satu 2018," ujar Sri Mulyani.

Sedangkan realisasi belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp458 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp321,51 triliun. Belanja pemerintah pusat berasal dari belanja Kementerian Lembaga yang telah mencapai Rp231,4 triliun dan belanja non Kementerian Lembaga Rp226,5 triliun.

Untuk realisasi pembiayaan utang, antara lain bersumber dari penerbitan Surat Berharga Negara (neto) sebesar Rp166,12 triliun serta pinjaman sebesar negatif Rp10,36 triliun. Postur APBN ini juga didukung oleh keseimbangan primer yang masih tercatat surplus sebesar Rp18,1 triliun atau lebih baik dari posisi tahun lalu sebesar negatif Rp29,9 triliun.

"Posisi ini menggambarkan postur APBN yang menunjukkan adanya tren positif dan memperlihatkan adanya penguatan kesehatan APBN yang sangat nyata," tandasnya.