Anies Siap Tuntaskan Temuan BPK

IVOOX.id, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyatakan pihaknya siap menuntaskan temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DKI Tahun Anggaran (TA) 2018.

“Diperolehnya wajar tanpa pengecualian (WTP) bukan berarti kita selesai sampai puncak, belum. Artinya, kita harus terus-menerus meningkatkan perbaikan. Maka ke depan 'PR' yang masih ada akan kita segera tuntaskan,” kata Anies seusai mengikuti Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta tentang Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD DKI TA 2018 di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (15/5).

Untuk menindaklanjuti temuan BPK, Pemprov DKI akan tetap memprioritaskan pengelolaan keuangan. Pertama, pembenahan sistem administrasi pendapatan daerah. Pembenahan itu melalui program noncash revenue system yang terkoneksi secara online dengan perbankan. Maksudnya, untuk mewujudkan kemudahan pelayanan, menjamin akurasi penerimaan, serta mencegah terjadinya penyelewengan.

Kedua, pengembangan dan integrasi sistem pembayaran. Misalnya pembayaran pajak ke kas negara dengan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara untuk memastikan akurasi dan ketepatan pembayaran dan pelaporan pajak secara online dan realtime.

Ketiga, peningkatan akuntabilitas administrasi belanja sekolah melalui penerapan Sistem Informasi Akuntabilitas Pendidikan yang terintegrasi dengan sistem perbankan.

Keempat, pembenahan penatausahaan aset daerah dengan melakukan pengembangan Sistem Informasi Aset Daerah, inventarisasi aset SKPD/UKPD dilanjutkan dengan penyelesaian permasalahan aset hasil sensus melalui Majelis Penetapan Status Aset.

“Untuk diketahui bersama bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta adalah satu-satunya pemerintah daerah yang telah membentuk Majelis Penetapan Status Aset,” ujar Anies.

Kelima, mempercepat pelaksanaan atas tindak lanjut LHP BPK RI. Anies menyadari upaya Pemprov DKI Jakarta dalam rangka melakukan perbaikan pengelolaan keuangan dan aset daerah masih perlu penyempurnaan. “Karena itu, saya berharap BPK-RI Perwakilan DKI Jakarta dapat memberikan bimbingan, saran dan masukan maupun koreksi membangun, sehingga pada akhirnya pengelolaan keuangan Pemprov DKI dapat lebih baik dan akuntabel,” ungkap Anies