Angka Kemiskinan Tidak Turun Cepat, Dicurigai Dana Kesejahteraan Daerah Tidak Tersalurkan Dengan Baik

IVOOX.ID, Jakarta - Pemerintah pusat telah berkomitmen mengurangi angka kemiskinan. Caranya adalah dengan menambah anggaran kesejahteraan daerah, namun faktanya angka kemiskinan tidak turun cepat. Patut dicurigai dana langsung yang diberikan kepada mayarakat tidak tersalurkan dengan baik. Hal ini diungkapkan Sri Mulyani di Gedung Bank Indonesia, Jumat (17/11/2017).

"Kalau kita tidak melihat kemiskinan turun cepat, kita harus waspada. Jangan-jangan banyak dana yang turun ke bawah tidak betul-betul dirasakan masyarakat," ujar Sri Mulyani di Gedung Bank Indonesia.

Pada tahun 2017 pemerintah telah menganggarkan Dana Desa sebesar Rp 60 triliun. Kemudian, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dianggarkan sebesar Rp 70 triliun.

"Ditambah Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 6 juta warga senilai Rp 11,4 triliun langsung ke kantong masyarakat. Ada lagi Rastra senilai Rp 17 triliun. Jadi dana APBN yang langsung ke masyarakat itu cukup besar," Uangkap Sri.

Dengan alokasi dana ke masyarakat yang begitu besar, harapannya angka kemiskinan Indonesia itu bisa turun dari dua digit menjadi satu digit.

"Jadi dari 10 persen bisa 9 persen. Kami berharap kemiskinan bisa turun menjadi 9,5 persen. Gini ratio juga bisa turun lagi 0,39 menjadi 0,38. Dengan demikian instrumen apbn digunakan sebesar kemampuan rakyat," Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan.