Dia merujuk pada sejumlah krisis global yang berdampak pada perekonomian, seperti pandemi COVID-19 dan tensi geopolitik Rusia-Ukraina. Kedua krisis tersebut memberikan goncangan besar kepada banyak negara, yang mana sebagian negara mengalami kesulitan untuk pulih dan ada negara yang benar-benar mengalami kejatuhan, sedangkan Indonesia menunjukkan kinerja ekonomi yang relatif stabil saat ini.

“Jadi, itu bukan tentang shock-nya, tapi bagaimana Indonesia relatif bisa menjaga stabilitas ekonomi,” kata Sri Mulyani saat memberikan kuliah umum di Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah, yang dipantau secara daring dari YouTube Channel Kementerian Keuangan, Senin (23/10/2023).

Tak hanya menjaga stabilitas, lanjut Menkeu, Indonesia juga bisa menciptakan pemerataan saat terjadi pandemi COVID-19. Ketika pertumbuhan ekonomi terkontraksi, Indonesia mampu menambah lapangan kerja sebanyak 6,8 juta orang selama periode pemulihan pada 2021-2022, sehingga menekan angka pengangguran ke angka 5,45 persen pada 2023.

Implikasi dari penciptaan lapangan kerja tersebut terlihat pada turunnya tingkat kemiskinan, yang tercatat berada pada level 9,36 persen pada Maret 2023, turun dari 9,78 persen pada Maret 2020 saat tahun pertama pandemi COVID-19.

“Ketika semua mengalami kontraksi akibat COVID-19, namun kita pulih kembali dan memulihkan dari sisi jumlah orang miskin dan pengangguran. Itu adalah cara untuk mengelola perekonomian,” jelas Sri Mulyani.

Strategi mendorong tenaga kerja untuk memulihkan perekonomian mempertimbangkan kinerja produktivitas. Menurut Bendahara Negara, pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak bisa hanya bergantung pada pertumbuhan konsumsi, namun juga harus diiringi dengan produktivitas.

“Maka, Indonesia perlu untuk terus meningkatkan kemakmuran melalui faktor paling penting, yaitu produktivitas,” ujar dia.

Hal itu yang melandasi Kementerian Keuangan menggelontorkan anggaran sebesar Rp3.492,8 triliun untuk pendidikan dan Rp1.149,9 triliun untuk kesehatan selama periode 2015-2022. Menkeu meyakini kedua sektor tersebut merupakan jaring pengaman sosial penting yang perlu mendapat prioritas investasi dari negara.

Prioritas yang sama juga berlaku untuk infrastruktur, sebagai dukungan untuk membuat masyarakat dapat terkoneksi sehingga memudahkan produktivitas mereka. Pemerintah telah menyalurkan dana sebesar Rp2.778 triliun untuk pembangunan infrastruktur selama periode 2015-2022.

Keberhasilan dari berbagai strategi tersebut tercermin pada kemampuan Indonesia menjaga pertumbuhan ekonomi di kisaran level 5 persen selama tujuh kuartal berturut-turut, ketika banyak negara masih mengalami kerentanan dari berbagai krisis global.

Aksi Solidaritas Lampung Bersama Palestina

Related Articles

0 comments

Leave a Reply