Ada Kejanggalan, DPRD DKI Ogah Teken Laporan Keuangan Anies

IVOOX.id, Jakarta - Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi menolak meneken laporan pertanggungjawaban APBD 2017 yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beberapa waktu lalu.

Prasetio menyatakan, ada kejanggalan dalam laporan yang mencatat sisa anggaran (silpa) Rp13,1 triliun itu.

“Ini tidak saya tandatangani. Tolong itu dibereskan karena penyerapannya seperti ini. Kok silpa dibesar-besarkan, permintaan digede-gedein?” kata Prasetyo dalam rapat tindak lanjut pembahasan komisi-komisi terhadap Raperda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 di Gedung DPRD DKI, Senin (16/7/2018).

Menurut dia, sisa anggaran yang hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya ini menunjukkan ada masalah di kalangan SKPD.

Dicontohkan, pembangunan 16 puskesmas dan 93 sekolah yang dibatalkan Pemprov DKI sehingga anggaran yang suda cair dikembalikan lagi.

“Perbaiki dulu, panggil Pak Gubernur, panggil para SKPD. Saya tidak menghambat, tapi sisa anggaran Rp13,7 triliun ini dua kali lipat dari tahun sebelumnya, tidak benar ini,” katanya.

Ketua Fraksi Partai Nasdem Bestari Barus mempertanyakan ketidakcakapan Pemprov DKI mengelola anggaran sehingga menyisakan Rp13,1 triliun.

Padahal, katanya, Pemprov DKI memilili banyak badan pengkajian anggaran dan waktu panjang sebelum mengetok APBD.

“Silpa ini harus zero tolerance. Semua SKPD punya tujuh bulan perencanaan Ini TGUPP banyak ditambah, ada inspektorat, dan pengkaji yang luar biasa, tapi bagaimana potensi membelanjakan anggaran dengan efektif?” tegasnya.

Jajaran SKPD yang dipimpin Sekretaris Daerah Saefullah pun tak berkutik dan menerima evaluasi tersebut. Saefullah mengatakan akan mengkaji dan membahasnya kembali bersama para dewan.

Meski begitu ia berkilah jumlah sisa anggaran yang fantastis karena Pemprov DKI mampu mengelola dengan baik.

“Sebetulnya angka ini sudah given ini. Misalnya Rp13,1 triliun terdiri dari dana transfer Pemerintah Pusat sebagai dana bagi hasil di akhir tahun ada Rp4,29 triliun. Dan ada pelampauan target pajak Rp2,2 triliun,” katanya.