September 19, 2019

500 Laptop dan 300 Printer Bekas Perhelatan IMF-Bank Dunia Dihibahkan ke Bali, NTB dan Banyuwangi

IVOOX.id, Denpasar - Kementerian Keuangan menghibahkan 500 laptop dan 300 printer yang sebelumnya digunakan untuk pertemuan IMF-World Bank untuk institusi pendidikan di Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Kabupaten Banyuwangi.

Lima ratus laptop senilai Rp8 miliar dan 300 printer senilai Rp672 juta yang dibeli menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018 itu sebelumnya digunakan dalam pertemuan tahunan IMF-World Bank di Bali selama 8-14 Oktober.

"Hibah ini merupakan misi sosial bagi kami untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan juga kegiatan sosial, sejalan dengan keinginan untuk membuat pertemuan IMF-WB, memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan sambutan pada acara penyerahan hibah di Gedung Keuangan Negara, Denpasar, Kamis (25/10).

Pemerintah Provinsi Bali menerima hibah 200 laptop (senilai Rp3,2 miliar) dan 125 printer (senilai Rp280 juta), Nusa Tenggara Barat menerima hibah 200 laptop dan 125 printer, serta Kabupaten Banyuwangi menerima 100 laptop (senilai Rp1,6 miliar) dan 50 printer (Rp112 juta).

"Ini adalah komitmen dari panitia nasional bahwa barang-barang yang sudah tidak terpakai namun masih sangat terjaga kondisinya dapat dihibahkan bagi masyarakat," katanya, dikutip Antara.

Hibah diberikan kepada Bali selaku tuan rumah penyelenggaraan pertemuan IMF-World Bank serta NTB dan Banyuwangi sebagai daerah pendukung dan tujuan wisata para delegasi.

Pemerintah berharap perangkat elektronik dengan spesifikasi tinggi itu bisa mendukung kegiatan lembaga pendidikan di daerah penerima hibah.

"Saya memimpikan dari 500 unit laptop ini akan menghasilkan para programmer atau mereka-mereka yang akan membuat komik mengenai Bali atau Indonesia yang bisa mengalahkan komik dari Jepang," ujar Sri Mulyani.

Keputusan untuk menghibahkan perangkat elektronik tersebut sebelumnya telah dikomunikasikan dengan Inspektur Jenderal Kemenkeu dan Badan Pemeriksa Keuangan guna memastikan mekanisme penghibahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditangani secara transparan oleh pemerintah.

Kementerian akan melakukan pemantauan hingga enam bulan ke depan untuk memastikan pemanfaatan hibah sesuai sasaran.

0 comments

    Leave a Reply