25.000 Warga Tandatangani Petisi Kembalikan Fungsi Trotoar Tanah Abang

IVOOX.id, Jakarta – Pasar Tanah Abang saat ini tengah menjadi sorotan publik karena penataan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baru-baru ini ada petisi yang dibuat oleh salah satu warga bernama Iwan.M yang diberi judul “Kembalikan Fungsi Jalan dan Trotoar Tanah Abang” di situs change.org , saat ini petisi tersebut sudah ditandatangani sebanyak 25.000 warga dan masih terus bertambah.

Dalam postingan petisi tersebut, menurutnya kebijakan Gubernur DKI Jakarta dalam pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di kawasan tanah Abang telah mencederai UU lalu lintas dan angkutan jalan.

Karena pengelolaan tersebut dilakukan dengan cara melakukan penutupan jalan Jati Baru Raya yang sudah dimulai sejak tanggal 22 Desember 2017, menurutnya yang dicederai adalah UU No. 22 Tahun 2009.

Beberapa warga yang sudah menandatangani petisi pun memberikan komentarnya terhadap penataan kawasan Tanah Abang yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Sebagian besar memberikan komentar tentang kegunaan trotoar untuk pejalan kaki dan juga kendaraan bukan untuk Pedagang Kaki Lima (PKL), karena untuk berjualan sebenarnya sudah ada tempat tersendiri.

“Kembalikan hak kami sebagai pejalan kaki spy bisa tetap menggunakan trotoar sbg fasilitas pejalan kaki.” Tulis Lisa Wiskandari

“Kebijakan menjadikan jalan sbg tempat PKL berjualan sangat tidak adil bagi masyarakat luas. PKL yg berjualan hanya 400-an, pengguna jalan yg melewati Jl Jatibaru (dan trotoarnya) belasan ribu per harinya. Pengguna jalan tsb juga melewati jalan tsb utk sama2 cari makan/bekerja,” tulis Martua Risman.

Beberapa pengguna KRL juga memberikan komentarnya terkait PKL yang berjualan dekat dengan stasiun Tanah Abang.

“Saya pengguna KRL dari stasiun Tn Abang dan merasa sangat terganggu dengan kehadiran para PKL ditambah lagi macetnya antrian dari bis di jalan sebelahnya. Jalanan jadi penuh sesak gak karuan. Sangat rawan dengan tindakan kriminal seperti pencopetan dan masalah sosial kedepannya.” tulis Donny Kurniawan.

Nantinya petisi ini akan dikirimkan ke Presiden RI Joko Widodo, Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.